Pengertian, dan Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[1]

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.[2] Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.[3]

TIPOLOGI KEJAHATAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI

BAB I

PENDAHULUAN
 

A.      Latar Belakang

Keprihatinan atas keseriusan masalah atas ancaman yang timbul akibat tindak pidana korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga, dan nilai-nilai keadilan, etika serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum, sungguh sangat besar dirasakan dewasa ini. kerihatinan ini bertambah koruspi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan sumber daya penting bagi sebuah negara dalam upaya memakmurkan rakyatnya.

Selain itu, meninkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang semakin luas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan menjadi kejahatan yang luar biasa 

KRITIK ATAD SURAT EDARAN. NO. 13 TAHUN 2014 TENTANG GAYA HIDUP SEDERHANA BAG PNS

Kepada:
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi
Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 69
Jakarta - 12190

Yang saya hormati Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,

Melalui surat ini saya Arief Syaiful, PNS
Kementerian Sekretariat Negera, ingin
menyampaikan kritik terkait Surat
Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Gerakan Hidup Sederhana.

Surat edaran tersebut menyatakan
antara lain "Membatasi jumlah
undangan resepsi penyelenggaraan
acara seperti pernikahan, tasyakuran
dan acara sejenis lainnya maksimal
400 undangan dan membatasi jumlah
peserta yang hadir tidak lebih 1000
orang".

Kritik saya adalah peerintah
seharusnya tidak perlu mencampuri
urusan pribadi seseorang (misal
pernikahan), terlebih urusan tersebut
tidak menggunakan uang negara.
Saya bisa memahami surat edaran
tersebut dikeluarkan dalam rangka
menggiatkan gerakan revolusi mental.
Namun menurut saya, revolusi mental
bukanlah semata upaya mengeubah
mentalitas individu tetapi juga
termasuk mengubah mentalitas
pemerintah yang masih mencampuri
urusan pribadi/privat, di mana hal
semacam ini seharusnya dihilangkan.
Kritik saya ini sama sekali tidak
bermaksud untuk melawan atau
membangkang, justru saya mengkritik
sebagai wujud kepedulian saya agar
paradigma pemerintah dalam
membangugn tetap memperhatikan
batas-batas apa saja yang
seharusnya tidak disentuh atau
diintervensi, khususnya hak privat
yang dihormati.
Demikian, semoga kritik dari saya
dapat memberikan kontribusi positif
agar negara kita menuju ke arah yang
lebih baik.

Terima kasih

Jakarta, 1 Desember 2014
Arief Syaiful
Tembusan:
Presiden RI

PENGALIHAN PBB OLEH PEMERINTAH PUSAT PADA PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985. Kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1998. PBB adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Hal ini tidak terlepas dari PBB yang termasuk jenis pajak yang penerimaanya dibagi-bagikan kepada daerah sebagai bagi hasil dana perimbangan (revenue sharing). Imbangan pembagian penerimaan PBB ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 1994 serta PP No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 82/KMK.0412000.

Dalam perkembanganya, banyak wacana yang muncul terkait dengan PBB untuk diserahkan kewenanganya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini tidak lain karena diberlakukanya kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah yang diwujudkan dalam dua (2) Undang-Undang, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 jo UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sejarah Pers Indonesia

Sejarah pers di Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu sejarah pers nasional, sejarah pers kolonial, dan sejarah pers Cina. Pers Nasional adalah diusahakan oleh orang-orang Indonesia, biasanya oleh kaum pergerakan nasional atau menurut istilah dewasa ini kaum perintis kemerdekaan dan bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Pers Kolonial diusahakan oleh orang-orang Belanda, berupa surat-surat kabar, majalah-majalah dalam bahasa Belanda, daerah atau Indonesia dan bertujuan untuk membela kepentingan kaum kolonialis Belanda dan kadangkala mengkritik pemerintah. Pers Cina berbentuk koran-koran, majalah-majalah dalam bahasa Cina, Indonesia dan juga bahasa Belanda, yang diterbitkan oleh kaum Cina. Jadi keadaan pers di Indonesia di masa penjajahan, memang sesuai dengan keadaan masyarakat, di mana ketiga golongan penduduk tersebut mencerminkan situasi keadaan penduduk yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.[1] Tetapi dalam uraian-uraian dalam bab ini hanya akan dibahas tentang sejarah pers Nasional. Agar diperoleh sejarah pers akan dimulai dengan keadaan pers Indonesia semasa penjajahan Belanda.

Iwan Fals – Surat Buat Wakil Rakyat

Hanya sekedar mengingatkan. DPR yang ribut terus, ni surat untuk anda yang di kutip dari lirik lagunya. Bang iwan


Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Di sana, di gedung DPR
Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman teman dekat
Apalagi sanak famili
Di hati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu jangan takut karang
menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam
Di kantong safarimu kami titipkan
Masa depan kami dan negeri ini
Dari Sabang sampai Merauke
Saudara dipilih bukan dilotre
Meski kami tak kenal siapa saudara
Kami tak sudi memilih para juara
Juara diam, juara he’eh, juara ha ha ha……
Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu ’setuju’

Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Suatu hukum pastilah ada asas yang digunakan sebagai landasan berpijaknya dalam operasional pelaksanaannya, begitu pula hukum acara pidana. Untuk melaksanakan hukum acara pidana, ada beberapa asas-asas penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut antara lain:[1]

a.       Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

b.      Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c.       Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.